Badan Perfilman Indonesia (BPI) resmi mengumumkan struktur kepengurusan baru untuk periode 2026–2030. Pengumuman ini dilakukan di Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat industri film nasional.
Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, menegaskan bahwa kepengurusan baru hadir di momentum penting, yakni kebangkitan sektor film setelah masa pandemi.
Fokus utama organisasi ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi kurikulum pendidikan, program magang, hingga pengiriman talenta muda ke institusi film internasional.
Selain itu, BPI juga berencana mendorong revisi Undang-Undang Perfilman. Langkah ini bertujuan memperkuat kelembagaan, meningkatkan investasi, serta menjaga kebebasan berekspresi di industri kreatif.
Agenda lain yang menjadi prioritas meliputi gerakan anti-pembajakan dan penyelenggaraan Festival Film Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing film nasional.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa BPI memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku industri. Ia berharap tata kelola yang lebih transparan dapat tercipta.
Dalam susunan baru, sejumlah tokoh ternama turut terlibat, termasuk Reza Rahadian, Christine Hakim, dan Joko Anwar. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat arah kebijakan industri.
Dengan komposisi lengkap hingga tingkat kelompok kerja, BPI optimistis mampu mendorong industri film Indonesia menjadi lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.
