Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak. Ia membuka kemungkinan bagi Indonesia untuk menarik diri apabila forum internasional tersebut tidak mampu mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan kemerdekaan penuh bagi Palestina.
Sikap itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama tokoh-tokoh Muslim dan perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah ulama menyampaikan pandangan kritis terkait BoP, termasuk kekhawatiran bahwa forum itu hanya akan melahirkan perdamaian semu tanpa mengakhiri penjajahan.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis, menjelaskan bahwa Presiden menegaskan Indonesia memiliki ruang untuk bersikap independen di dalam BoP. Menurutnya, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dapat memilih untuk tidak mengikuti keputusan BoP apabila tidak sejalan dengan prinsip dan sikap nasional.
Lebih jauh, Presiden juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk keluar sepenuhnya dari BoP jika keanggotaan tersebut tidak memberikan ruang perubahan atau justru menjauh dari tujuan utama, yakni terciptanya perdamaian yang bermartabat dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dalam dialog itu, para ulama menekankan bahwa Indonesia tidak menginginkan stabilitas palsu di Gaza, sementara rakyat Palestina masih berada dalam kondisi terjajah. Mereka berharap kehadiran Indonesia di forum internasional benar-benar menjadi alat perjuangan diplomatik, bukan sekadar simbol.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk mengambil sikap tegas. Jika kebijakan BoP bertentangan dengan aspirasi kemanusiaan dan keadilan, Indonesia dapat memilih untuk abstain, tidak terlibat, hingga menarik diri secara resmi.
Sikap Presiden itu juga dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia menyatakan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap konsisten, yaitu mendorong terciptanya perdamaian di Gaza, perdamaian menyeluruh di Palestina, dan pada akhirnya pengakuan penuh atas kemerdekaan serta kedaulatan Palestina.
Menurut Sugiono, selama BoP masih berada dalam koridor tersebut, Indonesia akan memanfaatkannya sebagai sarana diplomasi. Namun, apabila forum itu menyimpang dari tujuan tersebut, opsi keluar tetap terbuka sebagai bentuk ketegasan sikap politik luar negeri Indonesia.
