Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat hasil positif dalam pembangunan daerah sepanjang 2025 dengan keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka. Capaian itu disampaikan dalam rilis resmi yang menyebut skor kinerja pembangunan daerah Jabar mencapai 3,6672 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Di balik angka tersebut, dampak yang paling terasa adalah membaiknya sejumlah indikator sosial ekonomi utama di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada 2025 tercatat sebesar 6,78 persen atau sekitar 3,55 juta jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 7,08 persen. Penurunan ini menjadi salah satu indikator penting bahwa program-program intervensi sosial dan ekonomi yang dijalankan pemerintah provinsi mulai menunjukkan hasil yang cukup nyata.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menjelaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan dilakukan melalui beberapa pendekatan sekaligus. Pemerintah daerah berupaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan, menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin, serta meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan seperti ini cukup penting karena kemiskinan jarang bisa diselesaikan hanya dari satu sisi saja.
Dalam menekan kerawanan, Pemprov Jabar melakukan pengawasan terhadap wilayah rawan pangan dan menyusun peta ketahanan pangan. Sementara untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, selama 2025 pemerintah menjalankan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.874 kali di 27 kabupaten dan kota. Selain itu, ada pula Operasi Pasar Bersubsidi yang membuat masyarakat bisa memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Jadi, bukan cuma teori pengendalian inflasi, tapi juga ada upaya nyata supaya dapur warga tetap ngebul.
Di sektor lain, pengurangan beban pengeluaran dilakukan melalui pembiayaan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemerintah provinsi juga memperluas akses jaringan listrik bagi masyarakat tidak mampu, dengan identifikasi sebanyak 76.123 sambungan di 1.367 desa dan kelurahan. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya bicara bantuan tunai atau sembako, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup.
Sementara itu, peningkatan pendapatan masyarakat miskin dilakukan melalui pelatihan bagi pekerja migran Indonesia dan bantuan modal usaha. Pemprov Jabar menyalurkan bantuan modal kepada 57 Kelompok Usaha Bersama atau KUBE untuk mendorong pendapatan fakir miskin. Langkah semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membantu masyarakat bertahan, tetapi juga mencoba memberi jalan agar mereka bisa perlahan bangkit secara ekonomi.
Di sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat pada 2025 turun menjadi 6,66 persen dari sebelumnya 6,75 persen pada 2024. Penurunan 0,09 persen ini bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 6,99 persen. Erwan menjelaskan bahwa turunnya pengangguran didorong oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di hampir seluruh lapangan usaha, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pendidikan; serta penyediaan akomodasi dan makan minum.
Beberapa sektor masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, seperti reparasi dan perawatan mobil serta motor, industri pengolahan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meski sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan serapan tenaga kerja, secara keseluruhan tren di Jawa Barat tetap bergerak positif. Jika konsistensi program-program ini bisa dijaga, maka capaian 2025 berpotensi menjadi fondasi penting bagi perbaikan sosial ekonomi Jabar di tahun-tahun berikutnya.
