Pemerintah Kota Bandung melakukan rotasi sekaligus promosi jabatan melalui Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi di Ruang Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin, 23 Februari 2026. Sejumlah posisi strategis berganti untuk memperkuat kinerja organisasi.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi adalah dinamika yang wajar dalam organisasi modern. Ia mengingatkan, jabatan bukanlah puncak karier ASN, melainkan bagian dari perjalanan pengabdian yang terus berjalan.
“Ini bagian dari ibadah kita dalam ruang kerja masing-masing. Hari ini bukan puncak dari segalanya, tetapi bagian dari perjalanan panjang pengabdian,” ujar Farhan dalam sambutannya.
Dalam pelantikan tersebut, empat pejabat pimpinan tinggi yang diambil sumpahnya adalah Agus Slamet Firdaus sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Yayan Ahmad Brilyana sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Andri Darusman sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Henryco Arie Sapiie sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Kepada Kepala Diskominfo yang baru, Farhan menyoroti peran komunikasi pemerintahan atau government public relations (PR). Ia menyatakan tidak membentuk tim komunikasi khusus di luar Diskominfo, karena ingin fungsi PR pemerintah terpusat dan konsisten di dinas tersebut.
Menurut Farhan, tantangan komunikasi tidak ringan: relasi dengan media dan para pemangku kepentingan harus dijaga. Ia juga menyinggung bahwa dalam satu tahun terakhir Pemkot Bandung menghadapi berbagai narasi negatif di ruang publik, namun strategi komunikasi yang terencana membantu menjaga citra dan kepercayaan masyarakat.
Untuk Kesbangpol, Farhan mengingatkan pentingnya netralitas politik serta keseimbangan komunikasi dengan partai politik, organisasi masyarakat, kelompok agama, hingga mahasiswa. Ia menegaskan orientasi politik kekuasaan yang dipegangnya hanya vertikal. “Orientasi politik kekuasaan saya hanya satu, vertikal kepada gubernur dan presiden. Titik,” katanya.
Di sektor ketenagakerjaan, Farhan mendorong inovasi agar serapan tenaga kerja formal meningkat. Ia meminta penguatan program pelatihan, magang, internship, serta job fair berbasis data demografi kewilayahan sehingga intervensi lebih tepat sasaran.
Untuk Asisten Administrasi Umum, ia menekankan perlunya sinergi kuat dengan BKPSDM agar tata kelola administrasi solid dan tidak memunculkan kebingungan dalam pengambilan kebijakan. Farhan menutup dengan pengingat bahwa jabatan tidak bersifat abadi dan meminta jajaran birokrasi adaptif, memahami tantangan, serta bekerja dengan dedikasi dan loyalitas tunggal.
