Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat ada sembilan wilayah yang terdampak tsunami sebelum peringatan dini resmi diakhiri pascagempa magnitudo 7,6 di wilayah Sulawesi Utara. Data ini diumumkan setelah BMKG memastikan kondisi muka laut telah kembali stabil, sehingga peringatan tsunami tidak lagi dilanjutkan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa pengakhiran peringatan dini dilakukan pada pukul 09.56 WIB. Menurutnya, keputusan tersebut sangat penting karena menjadi penanda bagi tim-tim penyelamat, BPBD, hingga tim asesmen bangunan untuk mulai masuk ke lokasi terdampak dan melaksanakan penanganan lebih lanjut. Dalam situasi bencana, satu kalimat pencabutan status itu bisa jadi pembeda antara fase waspada dan fase bergerak penuh di lapangan.
Sembilan wilayah yang sempat terdampak tsunami terdiri atas Halmahera Barat dengan ketinggian gelombang 0,3 meter, Gita 0,24 meter, Bitung 0,2 meter, Kedi 0,15 meter, Tagulandang 0,19 meter, Sidangoli 0,35 meter, Minahasa Utara 0,75 meter, Belang 0,68 meter, dan Bumbulan 0,13 meter. Dari seluruh titik tersebut, Minahasa Utara dan Belang mencatat ketinggian tertinggi di antara lokasi lain yang dipantau BMKG.
Meski gelombang yang tercatat tidak mencapai skala besar, data ini tetap penting karena menunjukkan bahwa peristiwa tsunami memang benar terjadi di sejumlah titik. Dalam kasus semacam ini, gelombang dengan ketinggian di bawah satu meter pun tidak bisa diremehkan, terutama jika menghantam wilayah pesisir yang padat atau masyarakat yang belum sepenuhnya menjauh dari pantai setelah gempa.
BMKG juga menegaskan bahwa pencabutan status peringatan dini bukan berarti seluruh ancaman dari aktivitas seismik otomatis hilang. Hingga pukul 09.50 WIB, lembaga tersebut telah mencatat total 48 gempa susulan dengan magnitudo berkisar antara 3 hingga 5,5. Dari jumlah itu, dua gempa dilaporkan sempat dirasakan masyarakat. Artinya, walau laut sudah lebih tenang, bumi di bawahnya masih belum benar-benar diam.
Rangkaian data ini memberi gambaran bahwa sistem pemantauan bekerja cukup aktif sejak awal kejadian. BMKG tidak hanya memantau potensi tsunami, tetapi juga terus mengawasi aktivitas gempa susulan yang dapat memengaruhi situasi lapangan. Dalam penanganan bencana, pembaruan informasi seperti ini sangat penting agar pemerintah daerah, petugas evakuasi, dan masyarakat tidak bergerak berdasarkan dugaan atau kabar simpang siur.
Setelah peringatan tsunami dicabut, fokus penanganan kini bergeser pada pemetaan dampak langsung di wilayah terdampak serta kewaspadaan terhadap gempa susulan. Tim SAR dan petugas asesmen bangunan mulai masuk ke area yang sebelumnya harus dijaga ketat selama status peringatan masih aktif. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kondisi warga, infrastruktur, dan fasilitas publik di daerah pesisir tetap terpantau dengan baik.
Secara keseluruhan, catatan BMKG tentang sembilan wilayah terdampak tsunami dan puluhan gempa susulan menjadi pengingat bahwa ancaman pascagempa besar selalu perlu diperlakukan serius. Pengakhiran status memang memberi ruang bernapas, tetapi kewaspadaan tidak boleh ikut diturunkan terlalu cepat. Dalam urusan bencana, laut yang tenang setelah gelombang datang bukan alasan buat lengah—justru saat itulah semua orang harus mulai lebih rapi membaca risiko berikutnya.
