Fenomena polisi tersangkakan korban belakangan ini menjadi sorotan tajam, terutama setelah beberapa kasus viral mencuat ke publik. Banyak pihak, termasuk Anggota DPR, mempertanyakan kredibilitas penegakan hukum saat seseorang yang membela diri justru berakhir di sel tahanan. Mengapa logika hukum seolah terbalik dalam praktik di lapangan? Mari kita bedah alasannya secara mendalam.
Fenomena “Keadilan Terbalik” di Mata Legislator
Anggota Komisi III DPR RI seringkali menerima aduan masyarakat terkait kasus di mana korban kriminalitas justru menjadi tersangka. Hal ini memicu perdebatan mengenai penerapan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa (noodweer).
Dalam banyak rapat kerja, para legislator menekankan bahwa polisi tersangkakan korban adalah bentuk kegagalan dalam memahami rasa keadilan masyarakat. Ketika seseorang melawan begal atau pencuri demi menyelamatkan nyawa, seharusnya aparat melihat sisi proporsionalitas tindakan tersebut.
3 Alasan Utama Mengapa Polisi Tersangkakan Korban
Meskipun terlihat tidak masuk akal, ada beberapa faktor teknis dan sistemis yang menyebabkan hal ini terjadi di kepolisian:
1. Kaku dalam Penerapan Teknis Hukum
Penyidik seringkali hanya melihat akibat fisik, misalnya adanya luka atau kematian pada pelaku kejahatan. Akibatnya, polisi menggunakan pasal penganiayaan atau pembunuhan secara kaku tanpa melihat konteks penyebabnya terlebih dahulu.
2. Kurangnya Pemahaman Mengenai “Noodweer”
Pembelaan terpaksa diatur jelas dalam hukum, namun pembuktiannya seringkali baru dilakukan di pengadilan, bukan di tingkat penyidikan. Inilah yang menyebabkan status tersangka disematkan lebih awal untuk memenuhi prosedur formalitas berkas perkara.
3. Tekanan Laporan Balik
Seringkali keluarga pelaku kejahatan melaporkan balik korban dengan tuduhan penganiayaan. Polisi, dengan alasan “objektivitas”, merasa harus memproses semua laporan yang masuk agar tidak dianggap memihak, meskipun hal ini mencederai logika publik.
Dampak Buruk Bagi Psikologi Masyarakat
Jika tren polisi tersangkakan korban terus berlanjut, masyarakat akan merasa takut untuk membela diri. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai pelindung masyarakat bisa merosot tajam.
“Hukum harus tegak dengan hati nurani. Jika korban yang membela nyawanya sendiri dipenjara, maka penjahatlah yang akan menang di negeri ini,” ujar salah satu anggota dewan dalam sebuah diskusi publik.
Solusi Agar Kejadian Ini Tidak Terulang
Untuk menghentikan praktik polisi tersangkakan korban, diperlukan langkah nyata dari pimpinan Polri dan pengawasan ketat dari DPR:
-
Penerapan Restorative Justice: Mengedepankan penyelesaian masalah secara adil tanpa harus selalu berujung pada status tersangka bagi korban yang membela diri.
-
Gelar Perkara Terbuka: Melakukan gelar perkara secara transparan sejak awal untuk menentukan apakah ada unsur pembelaan terpaksa atau tidak.
-
Edukasi Penyidik: Meningkatkan kompetensi penyidik dalam memahami diskresi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan di atas sekadar pasal formalitas.
Kasus di mana polisi tersangkakan korban menunjukkan adanya celah besar antara hukum tertulis dan rasa keadilan. Anggota DPR terus mendorong agar aparat penegak hukum lebih bijak dan menggunakan hati nurani dalam menjalankan tugasnya. Keadilan harusnya melindungi yang benar, bukan justru membebani mereka yang sudah menjadi korban.
