Keluhan masyarakat terkait kerusakan jalur Pantai Utara (Pantura) di wilayah Karawang akhirnya mendapatkan tanggapan serius. Ruas jalan nasional yang membentang dari Klari hingga Jatisari dipastikan akan menjalani rekonstruksi menyeluruh, bukan lagi perbaikan sementara atau tambal sulam.
Kepastian tersebut disampaikan setelah Bupati Karawang Aep Syaepuloh membahas kondisi infrastruktur itu bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Direktur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dalam pertemuan baru-baru ini.
Aep menyatakan bahwa KemenPU telah memastikan jalan rusak pada ruas Klari sampai Jatisari akan diperbaiki melalui rekonstruksi total sehingga kualitas jalan dapat kembali optimal.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membagi tugas untuk pembenahan akses vital di wilayah tersebut. Selain jalur Pantura, perbaikan juga mencakup akses jalan tol, sementara Pemerintah Kabupaten Karawang mendapat tanggung jawab membenahi akses Tol Karawang Timur.
Aep menegaskan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan seluruh jalan di kabupaten dan kota di Jawa Barat berada dalam kondisi baik dan layak digunakan.
Sebelumnya, kondisi jalan Pantura Karawang banyak dikeluhkan karena berlubang dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas. Titik rawan kerusakan dilaporkan berada di sejumlah lokasi mulai Kosambi hingga Jatisari.
Pada Minggu 1 Februari 2026, seorang pengendara sepeda motor dilaporkan menjadi korban setelah terjatuh akibat lubang jalan di flyover Cikampek.
Buruknya kondisi jalan nasional tersebut sempat memicu aksi protes ratusan warga pada Senin 2 Februari 2026. Massa mendatangi kantor perwakilan KemenPU Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta–Jawa Barat PPK 1.1 untuk menuntut percepatan perbaikan.
Bupati Aep menegaskan Pemerintah Kabupaten Karawang tidak tinggal diam meskipun kewenangan jalan berada pada pemerintah pusat. Dinas PUPR Karawang beberapa kali melakukan penanganan darurat karena lamanya menunggu tindakan dari pihak terkait.
Ia menyebut langkah darurat tersebut dilakukan demi keselamatan masyarakat meskipun status jalan bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Dengan adanya komitmen rekonstruksi dari KemenPU, diharapkan mobilitas masyarakat di jalur Pantura yang merupakan salah satu jalur tersibuk di Jawa Barat dapat kembali aman dan nyaman dalam waktu dekat.
